Beranda Uncategorized KPK Bentuk Tim Khusus Hingga Ke Daerah Awasi Anggaran Untuk Covid 19

KPK Bentuk Tim Khusus Hingga Ke Daerah Awasi Anggaran Untuk Covid 19

11
0
BERBAGI

JAKARTA, ( Sukabumi Pos ) Presiden Joko Widodo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 450,1 triliun untuk percepatan penanganan Covid -19 agar tidak diselewengkan, terutama penggunaan anggaran sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Menindak lanjuti permintaan Presiden, ketua KPK Firli Bahuri langsung membentuk Tim Khusus mulai dari pusat hingga ke daerah.”KPK sudah membentuk tim khusus untuk mengawal dan bekerja bersama satgas di tingkat pusat dan daerah serta dengan stakeholders terkait lainnya,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangan tertulis yang dikutip dari berbagai sumber.

Firli menegaskan, KPK ikut mendorong Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat nasional maupun daerah untuk memastikan pengadaan barang dan jasa dalam percepatan penanganan virus corona dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel, serta tetap berpegang pada konsep harga terbaik.

“Mengingat salah satu kegiatan penting yaitu pengadaan barang dan jasa dalam penanganan Covid-19 seperti pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), maka KPK dalam upaya pencegahan korupsi, monitoring, dan koordinasi membantu Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat nasional dan daerah terkait dengan pencegahan korupsi,” tambahnya lagi.

Firli menuturkan KPK baru saja meneken Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Corona. Menurutnya, SE tersebut ditujukan kepada Gugus Tugas di tingkat pusat dan daerah untuk memandu proses pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya hal tersebut untuk menghilangkan keraguan bagi pelaksana di lapangan tentang potensi pidana korupsi. Apalagi menurutnya penanganan corona sangat membutuhkan kecepatan dalam eksekusi.

“Dalam Surat Edaran disampaikan rambu-rambu pencegahan yang diharapkan dapat memberi kepastian bagi pelaksana pengadaan bahwa sepanjang unsur-unsur pidana korupsi tidak terjadi, maka proses PBJ tetap dapat dilaksanakan tanpa keraguan,” ucap Firli.

KPK menerbitkan SE itu dengan berkaca pada kajian yang pernah dilakukan tentang perkara terkait. Firli mengatakan KPK pernah menemukan sejumlah modus dan potensi korupsi dalam PBJ, seperti persekongkolan dengan penyedia barang dan jasa, menerima uang pelicin atau kickback, penyuapan, gratifikasi, dan benturan kepentingan. Serta perbuatan curang, berniat jahat memanfaatkan kondisi darurat sehingga membiarkan terjadinya tindak pidana.

“Kami juga mendorong keterlibatan aktif Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP ) dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan ( BPKP) untuk melakukan pengawalan dan pendampingan terkait proses pelaksanaan PBJ dengan berkonsultasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp405,1 triliun untuk menanggulangi penyebaran pandemi virus corona. Anggaran tersebut diambil dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Presiden Jokowi menyatakan, langkah-langkah luar biasa itu diambil untuk menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan ekonomi nasional dan stabilitas keuangan nasinoal.

Anggaran sebesar Rp.405,1 triliun itu  dialokasin diantaranya, Rp 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

 

Reporter : Sri Nuryanti

Redaktur : Rangga

Webb: www.sukabumipos.com

E-Mail : ranggagunawan655@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here